Pemko Banjarmasin Melirik Restribusi Infokom

Menarik meskipun bukan hal yang baru, tapi ini adalah hal yang menarik dari perihal melirik. Akhirnya Dinas Infomasi dan Komunikasi dibawah pak Bambang mulai menunjukkan giginya, meskipun masih berlindung atas nama pak Yudhi. Ada apa gerangan? disaat predikat kota terjorok disandang oleh Banjarmasin, masih sempat saja Disinfokom mengeluarkan surat edaran mengenai restribusi untuk usaha yang berhubungan dengan infomasi dan teknologi, dengan besar sesuai kemampuan.

Restribusi sebenarnya tidak masalah, jika memang itu sangat dibutuhkan oleh kota yang terjorok ini. Tapi besarnya itu berapa? dan siapa yang akan mengukur kemampuan untuk besarnya restribusi tersebut?

Bisa saja semua warnet akhirnya menyatakan diri sebagai pihak yang tidak mampu. Atau nanti ada salah satu warnet yang menjadi sapi perahan dan warnet lain yang berongkang-ongkang kaki karena sudah kongkalingkong. Pemuatan kata sesuai kemampuan itu malah menjadi lahan buram yang bisa menjadi ajang KKN yang sangat ini setengah mati berusaha kita berantas.

Berapa yang Disinfokom harapkan untuk didapatkan dari hasil restribusi ini? mungkin itulah yang akan menjadi tolak ukur nanti berapa kira-kira nominal semampunya bagi tiap warnet. Tapi bagaimana nanti penerapan dan mekanisme pemungutannya? Dan untuk apa nanti dana restribusi tersebut dipergunakan?

Surat edaran tanpa adanya sosialisasi, mungkin itulah kunci utamanya. Disaat-saat seperti ini tentunya orang akan sangat kritis sekali menanggapi segala sesuatu yang berhubungan dengan duit. Apalagi soal bayar membayar yang tak jelas untuk siapa dan kemana uangnya akan dipakai.

Semoga saja pihak Pemko, khususnya Disinfokom bisa menjadi lebih bijak sendikit. Untuk setidaknya melakukan sosialisasi mengenai masalah ini. Dan tidak menjadi begitu arogan main pasang upeti tanpa menjelaskan apa maksud dari upeti itu. Pemerintah seharusnya adalah pelayan masyarakat, bukan malah menjadi pengatur masyarakat apalagi penjajah.